Bacalah dengan cermat teks editorial berikut!
PENGGUSURAN LAHAN SALAH SIAPA?
Banjir yang selalu melanda Ibu Kota Jakarta sudah tidak bisa ditoleransi dan dimaklumi. Harus ada solusi yang cepat dan tepat untuk mengatasinya sebelum Jakarta benar-benar tenggelam. Salah satu solusi yang diusung Pemkot DKI Jakarta adalah program normalisasi sungai. Program tersebut berupa pengosongan lahan di sekitar sungai-sungai yang ada di Jakarta.
Pengosongan lahan pun akan berimbas pada seluruh warga yang tinggal di permukiman sekitar sungai. Dengan demikian, akan banyak relokasi yang dilakukan Pemkot DKI. Namun, relokasi ke rusunawa ternyata bukanlah kabar gembira bagi warga sekitar bantaran sungai sebab itu artinya mereka harus menata kembali hidup mereka dari awal sehingga tidak sedikit warga yang melakukan aksi menolak penggusuran.
Masih segar dalam ingatan kita semua tragedi Kampung Pulo pada 20 Agustus 2015 kemarin. Tiga hari setelah rakyat Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-70 ternyata menjadi momen mengerikan bagi warga Kampung Pulo. Mereka harus bersitegang dengan petugas yang hendak menggusur permukiman mereka. Bahkan, bentrokan fisik yang memakan korban luka pun tak terelakan dalam kejadian nahas itu. Hal ini sebenarnya membuat dilema sekaligus kesal karena dalang dari semua keributan ini bukanlah pemerintah bukan juga rakyat di sekitar bantaran Sungai Ciliwung. Lalu siapakah yang sebenarnya salah?
Jika kita telusuri, akar permasalahan ini adalah pihak yang mengizinkan orang-orang untuk membuat perkemahan di bantaran sungai. Menurut masyarakat sekitar, mereka telah membayar uang sewa kepada sejumlah oknum. Entah kita harus menyebut mereka apa? Entah preman, entah yang lainnya. Yang pasti mereka itulah yang mengaku bahwa daerah tersebut, yang berplang milik pemerintah, merupakan wilayah kekuasaannya sehingga mereka yang ingin membuat bangunan harus meminta izin dan menyerahkan sejumlah uang untuk dapat memiliki lahan di tempat tersebut.
Sayangnya, oknum tersebut tidak pernah muncul setiap pemerintah melakukan penggusuran. Mereka (oknum) tidak pernah bertanggung jawab, dan mereka pun tidak pernah ditindak tegas oleh pemerintah bahkan aparat keamanan. Keberadaannyahanya muncul ketika hendak menerima keuntungan, sedangkan selanjutnya mereka tak mau menanggung kerugian yang diterima warga bantaran sungai.
Dengan demikian, jelaslah siapa otak yang seharusnya digusur dan dibasmi. Para oknum tak bertanggung jawab yang mengaku sebagai penguasa, sebab rakyat bantaran sungai tentu tidak akan mendirikan bangunan jika tidak ada yang memberi izin sebab mereka pasti mengerti maksud plang yang dipasang di sepanjang bantaran sungai.
Pemerintah pun tidak akan melakukan penggusuran jika tidak ada bangunan yang didirikan di pinggir sungai yang menyebabkan penyempitan area sungai sehingga banjir selalu menimpa Jakarta yang notabene ibu kota negara. Jika normalisasi sungai tidak dilakukan, seluruh penduduk Jakartalah yang rugi. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama pahami maksud pemerintah yang hendak merelokasi semua penghuni bantaran ke rusunawa yang pemerintah siapkan. Tujuannya tiada lain agar tidak ada pihak yang kembali dirugikan. Banjir yang selalu melanda Ibu Kota Jakarta sudah tidak bisa ditoleransi dan dimaklumi. Begitu pun pihak-pihak yang mendatangkan orang-orang yang menyebabkan kebanjiran tersebut harus ditindak tegas oleh seluruh aparat.
Berdasarkan teks editorial tersebut jawablah pertanyaan berikut!
a. Apa isu aktual, fenomenal, dan kontroversial yang disajikan dalam teks editorial
tersebut?
b. Apa saja fakta yang disajikan dalam teks editorial tersebut?
c. Apa yang menjadi opini redaktur atas fakta tersebut?
d. Bagaimana sikap redaksi terhadap peristiwa tersebut? Mendukung, menolak, atau
netral?
e. Bagaimana saran atau rekomendasi redaksi terhadap pihak yang dituju dalam
editorial tersebut?
Komentar
Posting Komentar